NEWS

BPKH “Incar” Tanah Wakaf Aceh di Arab Saudi ?

Publik Aceh Menanggapi Tegas

Banda Aceh, Lensa Aceh – Sejak dua hari terakhir masyarakat Aceh dihebohkan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ingin mengelola tanah wakah Aceh di Mekah, Arab Saudi. Beragam tanggapan yang umumnya menentang rencana itu mencuat tajam di ranah publik.

Dilansir dari Serambi Indonesia, Informasi terkait rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah berawal dari pertemuan BPKH dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3). Dalam pertemuan itu BPKH menyampaikan rencana investasi atau pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah yang berlokasi sekitar 400 meter dari Masjidil Haram.

Koordinator BPKH, Anggito Abimanyu, sebagaimana dilansir sejumlah media nasional menyebutkan, pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla diikuti Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI. Alwi Shihab. Dalam kesempatan itu, Anggito mengatakan, pihaknya juga bertemu dengan beberapa investor Arab Saudi untuk melakukan administrasi, terutama terkait dengan tanah wakaf Aceh.

“Itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrarnya, ikrar wakafnya sudah ada. Sudah diinvestasikan oleh wakifnya, wakif di Arab Saudi dan itu kita sedang proses negosiasi,” kata Anggito.

Beberapa saat setelah berita itu santer, publik di Aceh langsung bereaksi. Ada yang langsung menganggap bahwa Pemerintah Indonesia memang ingin mengelola tanah wakaf milik Aceh di Mekah. Salahsatunya yang di disampaikan oleh Pang Ulee Komando Aneuk Muda Alam Peudeung Al-Asyi (Komandan Al-Asyi), Tuanku Warul Waliddin.

Melalui rilisnya Sabtu (10/3), Komandan Al-Asyi mengecam rencana yang diusung oleh BPKH. “Jangan lagi dibelokkan sejarah Aceh untuk kepentingan Indonesia yang tentunya sangat mengecewakan rakyat Aceh,” tulis Tuanku Warul Waliddin.

Komandan Al-Asyi menyatakan sikap keberatan atas apa yang telah diusulkan oleh Anggito kepada Wapres Jusuf Kalla. “Sudah sangat banyak pengorbanan rakyat Aceh untuk Indonesia, termasuk Aceh sebagai bangsa telah dikerdilkan menjadi sebuah suku hari ini,” ujarnya.

Ia memaparkan, tanah wakaf Aceh di Mekkah itu adalah milik Habib Bugak Al-Asyi, seorang tokoh dan dermawan Aceh di masa lalu. Ia mengatakan, dulu, Habib Bugak Al-Asyi yang setiap tahun melakukan perjalanan ke Tanah Hijaz Mekah untuk mengirimkan donasi Sultan Aceh ke Masjidil Haram.

“Ini tidak bisa dinafikan semua pihak, sudah menjadi torehan sejarah manis hubungan Kesultanan Aceh dengan penguasa di Hijaz, sehingga orang Aceh menjadi sangat familiar di Tanah Suci Mekah, memiliki investasi tanah di sana, hingga ada beberapa yang akhirnya diwakafkan sebagaimana yang dilakukan Habib Bugak Al-Asyi,” kata Tuanku Warul Waliddin.

Lembaga Penyelamat Sejarah dan Budaya Aceh, Peusaba Aceh atau Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh juga mengecam terkait rencana pengelolaan tersebut. Ketua Peusaba Aceh, Mawardi Usman, mengatakan, bahwa tanah wakaf itu telah ada ratusan tahun di Mekah dan dikelola dengan baik di sana.

“Pemerintah Aceh diminta serius untuk menjaga aset Aceh di luar Aceh jangan hanya disibukkan dengan APBA dan Pergub saja. Pemerintah Aceh harus menjaga tanah wakaf Aceh di Mekah,” kata Mawardi.

Sebelum Indonesia lahir
Reaksi atas rencana BPKH mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah juga disuarakan Ketua DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani.

“Rencana itu tak boleh terjadi. Jika pengambialihan pengelolaan tanah wakaf Aceh itu jadi dilakukan, maka secara sadar Pemerintah Indonesia telah mengkudeta niat baik seorang ulama Aceh yang mewakafkan hasil dari tanah tersebut untuk rakyat Aceh yang pergi haji dan menempuh pendidikan di Tanah Suci,” tulis Polem Muda dalam siaran pers-nya.

Menurut Polem, wakaf tersebut diikrarkan 1,5 abad sebelum Indonesia lahir. Sejauh ini tidak ditemukan alasan yang masuk akal yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan wakaf ulama Aceh tersebut. Pemerintah Arab Saudi serta badan pengelola wakaf sangat amanah. Ini terbukti ketika tanah wakaf di sekitar Qusyasyiah seputaran Bab Al Fath antara Marwa dan Masjidil Haram terkena proyek pelebaran Masjidil Haram, Raja Malik Sa’ud bin Abdul Azis kala itu mengganti dengan harga yang mahal sehingga badan yang mengelola wakaf dapat membeli dua persil tanah lain yang berjarak 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram.

“Baitul Asyi memiliki pesan mendidik bagi generasi bangsa Aceh guna menjaga amanah dan berani berkorban harta demi kepentingan dan kejayaan Islam. Dalam menjaga amanah hingga saat ini Pemerintah kita masih diragukan. Forkab menyerukan rakyat Aceh beserta ulama dan umara bersatu menolak rencana tak masuk akal tersebut,” demikian Polem Muda Ahmad Yani. (red)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close