INTERNASIONALNANGGROENEWS

Delegasi Moro Islamic Liberation Front (MILF) Pelajari “Damai Aceh”

MILF Kunjungi Dayah Aceh

Lensa Aceh, Banda Aceh – Perwakilan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Abunawas Maslamama, datang ke Aceh, Senin (22/10/2018). Di Negeri berjuluk Serambi Mekkah ini, para delegasi MILF melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, dengan tujuan belajar cara merawat perdamaian.

Humas Pemerintah Aceh dalam siaran persnya  memberitakan, kunjungan perwakilan MILF ke Aceh dilakukan atas dasar Aceh yang berhasil menjaga perdamaian dan mengimplementasikan hasil perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Perwakilan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Abunawas Maslamama, berkunjung ke Kantor Gubernur Aceh, Senin (22/10/2018) (Photo. HUMAS Aceh)

Dalam pertemuan dengan Sekda dan pejabat Aceh, Senin kemarin, pimpinan delegasi MILF, Abunawas Maslamama mengatakan, pasca-perdamaian Bangsa Moro dan Pemerintah Philipina, banyak tantangan yang dihadapi, baik dalam pembentukan partai, transisi kombatan menjadi masyarakat biasa, dan menghadapi para ekstrimis di wilayah Moro.

“Karena itu, kami datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal serta implementasi butir-butir dalam MoU Helsinki,” kata Abunawas.

Berbagai pengalaman dari Aceh kata Abunawas, akan menjadi referensi bagi tim MILF untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan poin-point kesepakatan perdamaian.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar, menyampaikan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Undang-undang itu memerintahkan pemerintah Aceh membentuk lembaga khusus yang di antaranya bertugas mengatur proses reintegrasi mantan kombatan kembali ke menjadi masyarakat sipil biasa.

Undang-undang itu juga membuat Aceh bisa membentuk partai lokal sebagai peserta pemilu. Di partai-partai lokal inilah para mantan GAM melanjutkan karir politik dalam pemerintahan. Pemerintah Aceh kata Jafar, juga menyediakan dana melalui otonomi khusus untuk penyelengaraan lembaga tersebut.

“Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dibentuklah berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan hak dan semua itu diatur dalam UUPA,” kata Jafar.

Jakfar menambahkan, untuk merawat perdamaian para yang bertikai dan pemerintah membangun hubungan dengan azas saling percaya. Tujuannya, kata Jakfar, proses pembangunan di Aceh dapat segera dilakukan.

Delegasi MILF juga berkunjung dan bertemu dengan pimpinan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Kruengkale, Aceh Besar. Di dayah ini, para mantan pejuang Moro Islamic Liberation Front (MILF) bersama perwakilan dari United Nations Development Programs (UNDP) bertujuan untuk melakukan studi banding  model kurikulum berbasis dayah Aceh yang bebas dari radikalisme.

 

 

 

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close