AGAMA

Fatwa MPU Aceh Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat

Fatwa MPU Aceh No 04 Tahun 2007

FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI ALIRAN SESAT

Qanun Nomor; 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’ah Islam dalam dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam dalam Bab III Pasal 6 menetapkan : Bentuk-bentuk faham dan atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU.

Untuk Melaksanakan tugas yang amat penting dalam melindungi umat dan menjaga aqidahnya dan gerogotan kesesatan ini, MPU menetapkan kriteria aliran sesat dan pedoman dalam menqidentlflkasinya,

 BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini, vang di maksud dengan :

  1. Majelis Perrnusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam adalah Majelis Permusawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,selanjutnya disebut MPU.
  2. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Kota adalah majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten atau kota dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut MPUKabupaten/ kota.
  3. Aliran sesat adalah faham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh M’PUsebagai faham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara’ yang dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan hukum syari’at terhadap suatu masalah keagamaan atau kemasyarakatan yang disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan ataupun diumumkan melalui media massa.
  5. Kesesatan adalah ikekeliruan pemahaman dalam bidang aqidah dan syari’ah berdasarkan dalil syara’ yang sah, Kekeliruan itu diyakini sebagai suatu kebenaran sehingga akibatnya menjadi kufur murtad. Sernentara kesalahan adalah kekeliruan pemahaman dan praktek yang terkait dengan perkara syari’ah yang akibatnya anillala maksiat.

BAB II

DASAR DAN SIFAT PENETAPAN

  1. Penetapan kesesatan suatu aliran atau kelompok adalah berdasarkan pada AI-Qur’an, AIHadits, Ijma’, Qiyas dan pendapat ulama muktabar.
  2. MPU menetapkanIfatwa hukum tentang aliran sesat berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undanq-Undanq Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
  3. Penetapan kesesatan suatu aliran atau kelompok adalah bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

BAB III

METODE PENETAPAN

  1. Sebelum menetapkan kesesatan suatu aliran atau kelompok terlebih dahulu perJu dilakukan penelitian denqarr mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi blla ada tentang faham, pemikiran dan aktifitas kelompok atau aliran tersebut oleh sebuah tim adhoc yang dibentuk khusus untuk itu.
  2. Dilakukan pengkajian terhadap pendapat itu di dalam madzhab dan pendapat para ulama/ ahli berkaitan denqan apa yang dijadikan pemikiran atau aktivitas kelompok atau aliran tersebut.
  3. Dilakukan pernanqqllan terhadap pimpinan aliran atau kelompok dan saksi ahli untuk tahqiq (valldasl/pendalarnan) dan tabayyun (klarifikasi penjelasan) atas berbagai data dan aktivitasnya.
  4. Apabila sudah atla pengakuan terhadap kekeliruan, maka kepada mereka dapat disampaikan nasehat agar mereka meninggalkan pemikiran atau faham sesat itu dan mereka rujuk kepada kebenaran.
  5. Hasil kegiatan sebaqairnana tersebut pada point 1, 2, 3 dan 4 di atas selanjutnya disampaikan kepada pimpinan MPU.
  6. Pimpinan MPU ‘dapat mengajukan risalah yang telah disususun oleh Komisi Fatwa atau taushiyah ataupuri lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KRITERIA ALIRAN SESAT

Suatu Faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salahsatu dari kriteria berikut :

  1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam), yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya,kepada hari akhirat dan kepada Qadha dan Qadaridari-Nya.
  2. Mengingkari salahlsatu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu Mengucap dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
  3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I’tiqad Ahlus-Sunnah waljama’ah.
  4. Meyakini turunrwa wahyu setelah AI-Qur’an.
  5. Mengingkari kernurnian dan atau kebenaran AI-Qur’an..
  6. Melakukan penafslran AI-Qur’an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
  7. Mengingkari kedu~ukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
  8. Melakukan pensvarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadits. I I
  9. Menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah.
  10. Mengingkari Nabi .Muhammad SAWsebagai Nabi dan Rasul terakhir.
  11. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW.
  12. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syaria’at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya.
  13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya

BAB V

KEWENANGAN DAN WILAYAH PENETAPAN

  1. MPU NAD berwenanq menetapkan kesesatan aliran atau kelompok yang ada di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Terhadap keputusan penetapan allran sesat yang dibuat oleh MPU NAD, MPU Kab/Kota hanya berhak menerima dan melaksanakannya.
  3. Dalam melakukan penelitian dan sebagianya sebagaimana tersebut dalam BAB III, MPU NAD dapat menugaskan MPU Kab/ Kota bersangkutan saja untuk melakukan atau secara bersama dengan MPU Kab/Kota lain, ataupun bersama-sama dengan MPU NAD.

.BAB VI

SANKSI

Apablla telah dltetapkan fatwa hukum oleh MPU NAD tentang kesesatan suatu aliran atau kelompok maka aliran dan kelompok tersebut harus diberi sanksi menurut qanun yang berlaku dan pengikutnya harus diarahkan kepada ajaran Islam yang benar menurut ketentuan syariat.

BAB VII

PENUTUP

  1. Keputusan MPU NAD tentang aliran sesat ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, dan disampaikan kepada pimpinan aliran atau kelompok yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, DPRA, Kejaksaan Tinggi, Kepollsian dan lain-lain yang dipandang perlu.
  2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan MPU NAD.
  3. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh, 18 Dzulhijjah 1428 H – 28 Desember 2007 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close