AGAMA

Fatwa MPU Aceh Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Tausyiah MPU Aceh No 8 Tahun 2016

TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR: 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menimbang:

  1. Bahwa masalah pemerintahan dan kehidupan bernegara adalah masalah yang sangat mendasar dan diatur dalam Islam;
  2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari tuntunan agama Islam untuk memilih penyelenggara negara yang baik dalam upaya menerapkan Syariat Islam, mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat;
  3. Bahwa untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam serta peran aktif masyarakat secara optimal;
  4. Bahwa untuk maksud tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu untuk mengeluarkan taushiyah tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mengingat:

  1. Al-Qur’anul Karim
  2. Al-Hadits
  3. Ijma’ Ulama
  4. Qiyas
  5. Kaidah Fiqh
  6. Kaidah Ushul Fiqh
  7. Pendapat-pendapat ulama
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah IstimewaAceh
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  10. Undang-Undang Nomor 15 Penyelenggara Pemilihan Umum
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
  16. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
  17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7 /465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017
  18. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemimpin Menurut Syariat Islam.
  19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Memutuskan :

Menetapkan:

TAUSHIYAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PERTAMA Menyerukan kepada semua warga Negara Republik Indonesia di Provinsi Aceh untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 15 Februari 2017 dengan sebaik- baiknya.

KEDUA Setiap muslim wajib memilih orang yang bertaqwa, jujur, amanah, cerdas, berpengetahuan luas, komunikatif dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan Syari’at Islam secara kaffah.

KETIGA Menyerukan kepada KIP, PANWASLIH, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar bertindak jujur dan adil serta menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian.

KEEMPAT Mengajak semua warga Negara Republik Indonesia di Provinsi Aceh untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta memelihara ukhuwah demi terpeliharanya perdamaian yang abadi.

KELIMA Mengharapkan kepada para kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi dan hal-hal lain yang bertentangan dengan Syariat Islam.

KEENAM : Mengharapkan kepada para kandidat dan tim suksesnya agar menerima hasil pemilihan kepala daerah dengan penuh keikhlasan, dan apabila terjadi perselisihan agar dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 15 Safar 1438 H – 15 November 2016 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

 Tgk. H. Faisal Ali

Tgk. Hasbi Albayuni

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close